oleh

15 Kabupaten-Kota se Lampung Tandatangani MoU Nota Kesepahaman dan Kerja Sama BPN

Sinarmerdeka.id, TANGGAMUS — Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, SE.MM., mengahdiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintahan Provinsi Lampung ,Acara berlangsung di Gedung Balai Kratun Provinsil Lampung, Senin (5/8/19).

Pada kesempatan tersebut Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani ,SE.MM., didampingi  Kakanwil Provinsi Bengkulu Edi Wahyudi, disaksikan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Kakanwil Provinsi Lampung Bambang Hendrawan, M.Sc., dan Kasatgas Korsupgah Wilayah tiga Dian Patria, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama ,antara Pemerintah Daerah se Provinsi Lampung dengan Kanwil  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung dan Kantor Pertanahan se Lampung serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bengkulu dan Lampung.

loading...

Dalam Sambutan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ,mengatakan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung saya menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan ini dengan harapan dapat memberikan berbagai hal yang penting terkait penandatanganan nota kesepahaman perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten kota se Provinsi Lampung dengan Kakanwil BPN Provinsi Lampung dan Kantor Pertanahan kabupaten kota se Provinsi Lampung serta Kakanwil Provinsi Bengkulu dan Lampung.

Selain itu melalui acara ini kita semua berupaya menyatukan langkah upaya pencegahan korupsi dalam mewujudkan clean government dan good governance di wilayah provinsi Lampung dalam pelaksanaan pengawasan secara khusus. Pencegahan korupsi sangat diharapkan partisipasi aktif dari semua pihak seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi baik kabupaten kota se Provinsi Lampung.

dan bukan hanya sebatas pada pencapaian output dari program pembangunan tetapi harus ikut berperan aktif dalam menyampaikan informasi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi pada satuan unit organisasi masing-masing begitu juga informasi pembangunan lainnya. Terkait dengan pelayanan publik yang diberikan kepada seluruh masyarakat wilayah provinsi Lampung secara mudah cepat bersih dan bebas dari KKN kita ketahui adalah merupakan kejahatan luar biasa yang harus dicegah dan diberantas.

Selanjutnya, upaya pencegahan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan namun juga yang lebih penting adalah membangun komitmen sumber daya manusia tanpa membangun sumber daya manusia dan berintegritas mustahil komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal.

Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah Drs.Hamid Heriansyah Lubis, M. Si, Inspektur Faturahman, Kadis Satu Pintu dan Penanaman Modal Supardi Sarkawi. (smoL)

Komentar

Berita Lainnya