by

Anggaran Pilkada di-Deadline 15 Juli

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memberikan peringatan kepada Pemda baik Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk segera menuntaskan kesiapan anggaran Pilkada 9 Desember mendatang.

Dari catatan Kemendagri, kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang belum mencairkan sisa anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yakni Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Timur.

loading...

”Sudah diingatkan. NPHD paling lambat 15 Juli mendatang,” terang Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, Rabu (1/7)

Menurut Baghtiar, Mendagri sudah menghimbau agar sebelum 15 Juli, semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada harus sudah 100 persen mencairkan dana pilkada ke penyelenggara.

”Sampai hari ini cuma 10 daerah yang sudah mencairkan 100 persen dana Pilkada ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni Kabupaten Karo, Kabupaten Demak, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Rokan Hilir,” jelasnya.

Sementara itu terdapat 16 daerah yang sudah mencairkan 100 persen dana Pilkada ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Demak, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya, Kabupaten Badung, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Mataram, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

”Kemendagri mengapresiasi daerah yang sudah mentransfer 100 persen dana pilkada kepada penyelenggara. Untuk daerah lain kami dorong untuk segera cairkan sisanya karena tahapan Pilkada sudah dilanjutkan, tidak bisa menunggu lagi,” kata Bahtiar.

Pada 25 Juni lalu KPU telah melanjutkan tahapan di daerah yang memiliki calon perseorangan yakni verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Selanjutnya pada 15 Juli mendatang akan dilaksanakan pemutakhiran data pemilih di mana petugas penyelenggara akan turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan para pemilih.

Bahtiar menjelaskan Pilkada Serentak kali ini mengedepankan protokol kesehatan di mana pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada penyelenggara dan pemilih agar jangan sampai terjadi penularan Virus Covid-19.

”Petugas yang berinteraksi sentuhan langsung kepada publik sehingga harus dilindungi dengan kelengkapan alat pelindung diri. Karena itu anggaran Pilkada harus segera dicairkan agar tahapan Pilkada bisa berjalan dengan lancar dan aman dari Covid-19,” tegasnya. (oke/beb)

Comment

Berita Lainnya