oleh

KPK Terus Cermati Kasus SPAM PUPR di Lampung

Febri Diansyah: Belum Ada Sprindik Baru

SINARMERDEKA.ID – Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) terus mencermati kasus suap proyek Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR di Provinsi Lampung dan daerah lainnya. Ini sejalan dengan langkah pengusutan lebih jauh, meski komisi antirasuah itu belum mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait kasus ini.

loading...

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, fokus penyidikan masih seputar dugaan kasus yang terungkap pasca operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu. Sehingga, pihaknya belum bisa memastikan akan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut.

Namun, dirinya mengungkap penyidik tengah berusaha melakukan pengembangan perkara. Karena, mereka telah menidentifikasi bahwa ada sejumlah proyek SPAM di seluruh Indonesia yang menjadi objek perkara tersebut.

“Semoga dalam waktu tidak terlalu lama nanti proses penyidikannya selesai dan kemudian ditingkatkan ke penuntutan. Semabri tentu KPK juga akan terus mengembangkan (kasusnya),” ujar Febri ketika dikonfirmasi, Minggu (31/3).

Febri mengungkap, hingga saat ini pihaknya telah menerima pengembalian dana dari total 59 orang terkait kasus itu. Keseluruhan orang yang mengembalikan dana, dikatakan dia, berasal dari unsur pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) sejumlah proyek SPAM PUPR.

Febri mengaku tidak bisa mengonfirmasi identitas masing-masing PPK dan Kasatker yang telah mengembalikan dana. Pun soal dugaan adanya aliran dana yang diterima pejabat Inpektorat Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR. Lantaran, kata dia, informasi tersebut termasuk ke dalam materi penyidikan yang tidak bisa diungkap ke publik.

Akan tetapi, kata dia, penyidik telah menduga ada yang bermasalah dengan mekanisme pengawasan internal proyek tersebut. “Bisa dikatakan pengawasan internal bermasalah dalam konteks ini karena tidak bisa menemukan penyimpangan itu sejak awal,” jelasnya.

Semestinya, tambah Febri, pihak pengawas internal telebih dahulu dapat memetakan titik rawan di Kementerian PUPR. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menjalankan proyek SPAM tersebut.

“Karena Kementerian PUPR kan sangat banyak mengelola keuangan negara, dan itu artinya ada risiko-risiko yang harus dipetakan sejak awal,” pungkasnya.

Seperti diketahui, KPK resmi menetapkan delapan tersangka terkait kasus dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR.

Keempat tersangka yang diduga berperan sebagai pemberi suap masing-masing Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, serta dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo.

Sisanya, tersangka yang diduga berperan sebagai penerima suap yakni Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Naho Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

“Disimpulkan adanya dugaan penerimaan suap oleh pejabat di Kementerian PUPR terkait proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Kantor KPK, Jakarta, Minggu (30/12).

Berdasarkan konstruksi perkara, keempat pejabat Kementerian PUPR diduga menerima suap untuk mengatur lelang proyek SPAM di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Selain itu, proyek pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala serta Palu.

Anggiat menerima Rp350 juta dan USD500 untuk proyek SPAM Lampung, Meina menerima Rp1,42 miliar dan SGD22.100 untuk proyek SPAM Katulampa, Teuku menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDE di Donggala dan Palu, sedangkan Donny menerima Rp170 juta untuk proyek SPAM Toba 1.

Lelang diatur untuk memenangkan PT WKE yang akan mengerjakan proyek bernilai di atas Rp50 miliar, dan PT TSP yang mengerjakan proyek di bawah Rp50 miliar. Kedua perusahaan tersebut diduga dimiliki oleh orang yang sama.

Hasilnya, kedua perusahaan itu memenangkan 12 tender proyek senilai total Rp429 miliar. Proyek terbesarnya yakni pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung senilai Rp210 miliar. Oknum pejabat Kementerian PUPR itu lantas meminta fee sebesar 10 persen. Rincian pembagiannya, tujuh persen untuk kepala satuan kerja, sisanya diperuntukkan ke PPK.

Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara, Anggiat, Meina, Teuku dan Donny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (smol)

Komentar

Berita Lainnya