oleh

Azis Syamsuddin: Kemenkes dan Kemenag Harus Mampu Memberikan Jaminan Stok Vaksin Aman

JAKARTA – Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 untuk 173.160 calon jamaah haji Indonesia 1442 H akan selesai pada Mei 2021. Atas dasar ini, DPR meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat memberikan jaminan alokasi stok vaksin untuk jemaah haji meski pun muncul skema vaksinasi nasional yang harus diikuti.

“Kami menyarankan ada skema khusus, sehingga akan lebih mudah memantau dan menjamin agar seluruh calon jamaah haji yang akan diberangkatkan sudah tervaksinasi,” terang Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, Selasa (16/3/2021).

loading...

DPR juga meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera berkoordinasi dengan Kemenkes dalam menyusun penjadwalan vaksinasi calon jamaah haji dengan melakukan komunikasi secara intensif dan masif.

“Ini penting agar jadwal vaksinasi kepada calon jamaah agar tidak terjadi misformasi. Diperlukan pula sinkronisasi data calon jamaah haji penerima vaksin guna menghindari adanya kesalahan dan data ganda penerima vaksin haji,” imbuhnya.

Terakhir, politisi Partai Golkar ini mendorong pemerintah untuk mengintensifkan komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar calon jamaah haji Indonesia dapat diberangkatkan pada tahun ini.

“Harapannya semua berlangsung lancar dan tidak ada lagi halangan. Mengingat tahun lalu terjadi penundaan keberangkatan jemaah haji akibat pandemi,” ujar Azis Syamsuddin.

Di luar konteks vaksinasi, Azis juga meminta Kemenag memastikan kembali pembiayaan ibadah haji tahun ini yang berpotensi mengalami penyesuaian, jika otoritas Arab Saudi memberlakukan pembatasan kuota bagi jamaah asal Indonesia.

“Hitungnnya sederhana, semakin kecil kuota, maka biaya per orang semakin besar. Potensi beban ini yang seharusnya disikapi. Segera mintakan informasi ihwal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) baik protokol kesehatan pada aspek transportasi, pajak, dan kurs rupiah,” papar Azis.

Azis Syamsuddin berharap ke depan ada kesepahaman antara ketentuan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan penerapannya dalam kegiatan transportasi menurut Kementerian Perhubungan terutama menyangkut pembatasan fisik serta persyaratan tes usap (swab test).

“Harus ada sinkronisasi, ini jalan mengimplementasikan skenario sekaligus menghitung biaya supaya lebih tepat. Jangan sampai ibadah yang seharusnya khusuk, menjadi beban karena ada tambahan yang tidak terduga,” pinta Azis Syamsuddin. (as)

 

Komentar

Berita Lainnya