oleh

Baru 2 Daerah yang Lolos Anggaran Pilkada

Sinarmerdeka.id – Proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar penganggaran pelaksanaan Pilkada 2018 belum berjalan mulus. Dari 171 daerah yang menggelar kontestasi, baru dua daerah saja yang anggarannya sudah disetujui pemerintah daerah.

Kedua daerah tersebut adalah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, mayoritas daerah lainnya masih dalam proses pembahasan.

loading...

Pram mengatakan, meski Pilkada 2018 dilaksanakan Juni tahun depan, launchingnya dilakukan 14 Juni bulan depan. Sementara persiapannya dimulai September tahun ini. Oleh karenanya, pencairan anggaran juga dilakukan harus segera dilakukan.

Guna menjamin kepastian, pihaknya berkordinasi dengan kementerian dalam negeri.  “Pertama-tama kita  akan  komunikasi dengan Kemendagri agar memberi instruksi ke pemda lebih ketat, pertama soal kewajiban Pemda menyediakan anggaran,” ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (16/5).

Pram mengatakan, komitmen daerah untuk menyediakan anggaran tidak sepenuhnya baik. Bahkan, lanjutnya, ada juga pemda yang tidak mengalokasikan anggaran pilkada dalam ptalform APBD 2017-nya.

“Salah satunya Kota Pangkal Pinang, anggarannya belum dialokasikan,” imbuhnya. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah pusat untuk memaksa pemda mengalokasikan anggaran melalui APBD perubahan 2017 yang tengah dibahas saat ini.

Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Banten itu menambahkan, pihaknya tidak memaksa pencairan anggaran dilakukan semuanya tahun ini. Namun yang terpenting, komitmen pemda untuk menandatangani NPHD tidak meleset. “Cairnya dalam beberapa termin tidak papa, namun NPHD harus diteken,” tuturnya.

Di tahun 2017 ini, ada sejumlah pos anggaran yang sudah harus dianggarkan. Seperti perekrutan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, sosialisasi, hingga verifikasi faktual calon perseorangan. (jwp/simer)

Komentar

Berita Lainnya