oleh

DPD Akan Ribut Terus

Sinarmerdeka.id – Salah satu anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Administrasi Negara (APHTN-HAN), Feri Amasari menyatakan, dalam sistem presidensial, tidak logis sebuah lembaga politik masa pimpinannya 2,5 tahun. Hal ini merujuk pada aturan tata tertib DPD yang menuai kontroversi, masa jabatan pimpinan hanya 2,5 tahun saja.

“Logika ketatanegaraannya, tidak mungkin sebuah lembaga politis itu masa pimpinannya dua setengah tahun, tentu akan ribut, selama satu periode dua kali ributnya memperebutkan kursi kekuasaan,” ungkapnya di Kantor Komisi Yudisial, Jl. Kramat Raya no. 57, Jumat (28/4).

loading...

Lebih jauh, ia mengatakan, dalam sistem presidensial tidak ada gagasan masa jabatan itu dibagi dua. Dalam sistem presidensial yang berlaku adalah konsep ‘Fixed term in office’, artinya masa kepemimpinan yang tetap.

“Kalau parlementer boleh ya, mosi tidak percaya kepada ketua partai yang mayoritas di parlemen, kemudian terjadi pergantian,” katanya.

Ia pun menegaskan, karena yang berlaku adalah sistem presidensial dan karena itu konsep ‘Fixed term in office’ yang digunakan, maka kepemimpinan DPD baru berakhir pada saat dipilihnya anggota DPD yang baru.

“Tapi ini kan presidensial, konsepnya fixed term in office artinya fix sampai habis masa jabatannya itu, yaitu sampai terpilihnya anggota DPD yang baru,” tutupnya. (mdk/*)

Komentar

Berita Lainnya