oleh

Flat Jadi Alternatif Saat Tanah Makin Mahal

Sinarmerdeka.id – Pembangunan flat untuk mendukung program pemugaran rumah tak layak huni (RTLH) diapresiasi pengusaha. Hunian bertingkat itu dinilai perlu untuk mengatasi problem perumahan di wilayah perkotaan yang kian meningkat harganya.

’’Menurut kami, cocoknya di kawasan kota. Wilayah pinggir masih identik dengan rumah tapak,’’ tutur Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik Tri Andhi Suprihartono Kamis (9/5). Dia menjelaskan, flat menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan lahan perumahan. Terutama hunian kelas menengah ke bawah.

loading...

Sebab, sudah tidak ada tanah murah di wilayah perkotaan. Harga lahan per meternya terus melambung. Kalaupun ada, tanah dikuasai banyak sektor perdagangan modern. Sementara itu, aktivitas di kota semakin padat. Jumlah pekerja yang tinggal di pusat pemerintahan terus bertambah. Sebagian belum menghuni tempat yang layak. Mereka tinggal di lingkungan rumah kos kumuh.

’’Secara lahan memang lebih efektif. Namun, kelihatannya untuk biaya konstruksi lebih tinggi,’’ papar Tri Andhi. Pengusaha asal Probolinggo itu menambahkan, biaya pembangunan rusun tidak sedikit. Anggarannya bisa berlipat. Pemkab perlu menggandeng investor dalam segi pendanaan fasilitas hunian. Langkah tersebut dinilai mendesak. Selain banyaknya RTLH, angka kebutuhan perumahan masih tinggi. Apalagi, masih banyak pekerja yang belum memiliki hunian mandiri.

Sekedar informasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Tugas Husni Syarwanto Tugas menjelaskan ada beberapa kendala renovasi RTLH. Bukan hanya persoalan anggaran. Sebagian rumah juga sulit dibangun ulang karena lokasinya tidak memenuhi standar. Selain kumuh, lahannya sempit. ’’Maka, rumah susun itu sangat mendukung. Terutama hunian yang ditinggali pekerja perusahaan,’’ katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik Sujono mendesak pemerintah memperbaiki data di bidang sosial. Salah satunya angka warga yang tinggal di RTLH. Sebab, data terakhir masih keluaran 2015. Dewan berharap update data dilakukan tahun ini.

’’Sudah dipanggil. Nanti semua pembaruan data dilakukan oleh dinsos,’’ kata Sujono. Politikus itu menggarisbawahi pentingnya validasi data. Salah satunya bisa mempercepat program pembangunan perumahan. Jumlah RTLH di Kota Pudak mencapai 39.016 unit. Tahun lalu pemkab hanya bisa membangun 1.128 unit. Dewan meminta adanya percepatan pemugaran. Dinas perumahan dan permukiman (disperkim) dan dinas sosial (dinsos) diminta aktif menyosialisasikan ke desa-desa agar perangkat rajin mengajukan proposal pembangunan. Terutama pengajuan pemugaran hunian yang kondisinya benar-benar parah.

Tahun ini disperkim mendapat jatah Rp 12,1 miliar untuk renovasi perumahan. Anggaran itu berasal dari dana alokasi khusus (DAK) dan sumber lainnya. Disperkim menargetkan sekitar 750 rumah bisa terbangun. (jwp/simer)

Komentar

Berita Lainnya