oleh

Herman H.N. Siap Transparan

Sinarmerdeka.id – Kandidat calon gubernur (cagub) mulai angkat bicara soal transparansi bantuan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. Salah satunya Wali Kota Bandarlampung Herman H.N., yang menyatakan siap transparan terkait bantuan dana dalam pilgub.

Dia menyatakan bakal terbuka menerima bantuan dari pihak luar. Tetapi, Herman memastikan dana yang diberikan untuknya harus murni berupa dukungan, bukan untuk menyimpan kepentingan dengan menyodorkan perjanjian buat kepentingan tertentu.

loading...

’’Jadi kalau ada pengusaha mau membantu tapi ada kepentingan, maka saya nggak mau,” tegasnya saat dikonfirmasi di kompleks Pemkot Bandarlampung kemarin (16/5).

Dia sangat mendukung aturan terkait transparansi dana kampanye yang wajib dilaporkan setiap cagub. ’’Itu bagus. Jangan sampai nabur-naburin uang. Pilkada itu kompetisi yang baik. Saya ingin bagaimana harus ada objektivitas. Karena kami ingin membangun dan menyejahterakan rakyat. Pokoknya bikin senang rakyat,” ucapnya.

Ditanya soal estimasi besaran biaya pencalonan pilgub, Herman mengaku belum bisa memperkirakan. ’’Saya belum bisa banyak bilang sekian-sekian. Karena saya pun saat ini belum tahu dana dari mana. Yang pasti nggak banyak amatlah,” ujarnya.

Dilanjutkan, selama ikut pencalonan dalam pilkada, dirinya tidak pernah menggelontor dana kampanye dengan jumlah besar. ’’Coba saja cek dari yang sudah-sudah. Yang lalu juga nggak banyak-banyak amat kok,” ungkapnya.

Diketahui, hasil penelusuran Radar Lampung, pada Pilgub 2014 saat berpasangan dengan Zainudin Hasan, pasangan ini menyiapkan dana tidak lebih dari Rp1 miliar.

Hal itu terungkap dari data laporan dana kampanye pasangan Herman H.N.-Zainudin Hasan (Manzada) yang disampaikan secara resmi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, yang juga diterima Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung, yang hanya Rp520 juta.

’’Ya memang kecil, karena dari dulu saya tidak ada istilah kampanye dengan naburin uang. Paling saya naburin sabun agar wangi. Terlepas dari itu ya harus rajin temui rakyat, turun ke lapangan untuk mendengar dan menyelesaikan keluhan warga. Itu baru yang namanya pimpinan,” paparnya.

Mantan birokrat Pemprov Lampung ini sangat yakin masyarakat masih condong memilih pimpinan yang gemar membangun untuk rakyat. Bukan sosok pimpinan yang gencar menabur dana saat masa kampanye.

’’Siapa yang dipilih masyarakat adalah calon yang memang dicintai, bukan karena bayar ini-itu. Panwas juga harus objektif sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Diketahui, mengacu pasal 7 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2016, dana kampanye yang berasal dari parpol atau gabungan parpol maksimal Rp750 juta. Sumbangan dari perseorangan maksimal Rp75 juta. Serta sumbangan dari badan hukum swasta maksimal Rp750 juta.

Kemudian pada pasal 52 Peraturan KPU No. 13/2016 disebutkan sanksi bagi yang tidak patuh terhadap aturan besaran maksimal dana kampanye. Sanksinya adalah pembatalan sebagai pasangan calon. Ya, parpol atau gabungan parpol dan pasangan calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 serta pasal 9 ayat 1 dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.

Sebelumnya, akademisi Universitas Lampung Yusdianto mengatakan, tak bisa dihindari munculnya korporat yang berkepentingan mendorong cagub agar bisa mengamankan kepentingan korporasinya usai gelaran pilkada. Hal yang paling parah, bisa saja muncul cagub yang membahayakan pembangunan daerah. Lantaran kandidat yang muncul tak jelas track record, kapabilitas, integritas, dan tanggung jawabnya dalam membangun daerah.

’’Tentu dampaknya sangat buruk adanya calon kada yang disokong pemilik modal untuk kepentingan korporasinya. Sebab, siapa saja bisa muncul asalkan didukung modal besar. Akan lebih celaka jika kandidat yang diusung tak memiliki kapabilitas, kualitas, dan integritas sebagai pemimpin,” ungkapnya.

Sebagai solusi, sambung dia, pihak calon dan parpol diminta tak main-main dalam pencalonan pilkada. ’’Agar tidak main-main dalam pencalonan ini. parpol harus mencari calon yang benar-benar mampu memimpin. Selain itu, penyelenggara dan pengawas pilkada juga harus bertindak untuk bisa mewujudkan proses demokrasi yang baik, bersih, dan tak ternodai,” urainya.

Pandangan berbeda disampaikan akademisi FISIP Unila Robi Cahyadi Kurniawan. Menurutnya, penyelenggara Pilgub 2018 yakni KPU dan Bawaslu wajib memfasilitasinya.

Robi menyarankan agar penyelenggara pilgub menyediakan database khusus untuk calon kepala daerah, petahana, maupun kepala daerah yang sudah selesai menjabat. Isinya tentang riwayat hidup, pengalaman organisasi, sampai permasalahan hukum atau skandal yang pernah menjeratnya.

’’Jadi pada saat nanti mencalonkan diri, database ini oleh KPU di-upload. Sehingga masyarakat bisa melihat calon yang akan dipilih. Informasi tentang calon akan klir dari penyelenggara, ini merupakan bentuk sosialisasi,” pungkasnya. (rdl/simer)

Komentar

Berita Lainnya