Kapolri Jendral Idham Azis menerbitkan surat telegram, berikut petikannya

SINARMERDEKA.ID.JAKARTA-Kapolri Jendral Idham Azis menerbitkan surat telegram ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang isinya mencakup pidana pelaku penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara.

Namun begitu, Jenderal Idham tidak goyah. Perintah menindak tegas pelaku penghinaan presiden dan pejabat negara selama corona berlangsung tetap berlaku. “Pro kontra itu hal yang biasa,” singkat Idham dalam keterangannya, Rabu (8/4/2020).

Idham menjelaskan, penegakan hukum tak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Akan tetapi, bagi yang tidak sependapat bisa melalukan protes melalui mekanisme hukum yang ada. “Para tersangka juga punya hak untuk mengajukan praperadilan,” jelas Idham.

Meski begitu, menurut Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra, penegakan hukum atas surat telegram yang telah dikeluarkan tersebut pada dasarnya menjadi opsi terakhir. “Polri mengedepankan upaya preventif dan preemtif,” ujar Asep.

Menurut Asep, tindakan tegas baru akan ditempuh apabila upaya preventif dan preemtif tidak berjalan efektif. Dalam penanganan kasus berita bohong atau hoaks misalnya, Polri memberikan edukasi dan melakukan patroli siber secara konsisten.

“Substansinya, telegram Bapak Kapolri ini menjadi panduan bagi penyidik dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum dan menjadi catatan penting, upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri ini merupakan upaya yang paling akhir setelah upaya preventif dan preemtif dilakukan,” tukas Asep.

Diketahui, Surat Telegram Kapolri yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo pada 4 April 2020 tersebut memuat sejumlah perintah. Antara lain, penyebaran berita bohong alias hoaks terkait virus corona, penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah, dan penipuan penjualan alat-alat kesehatan secara online.(rls/hench/ab/simer)

32 Views