by

Kecil Sitaanya, Tapi Gede Efeknya!

SINARMERDEKA.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menemukan barang bukti uang berjumlah kecil, tetapi kerugian negara yang diselamatkan dapat mencapai miliaran rupiah. Apa yang dilakukan komisi antirasuah ini menjadi tolak ukur, bahwa korupsi memang sudah mengakar di Indonesia.

“Kadang kala orang melecehkan KPK karena melakukan OTT dengan uang hanya Rp100 juta, Rp200 juta, recehan begitu padahal sebenarnya kalau OTT itu yang diselamatkan uang bisa puluhan miliar,” terang Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD usai seminar melawan hoaks di Balai Kartini, Jakarta, kemarin (28/3).

loading...

Ia mencontohkan, saat terdapat orang yang tertangkap dalam OTT dengan barang bukti uang sebesar Rp100 juta, dalam persidangan diketahui uang yang dijanjikan lebih besar. Dalam kasus korupsi izin ekspor impor, misalnya, yang dijanjikan mungkin hanya ribuan rupiah, tetapi dikali jumlah barang yang diekspor/impor dalam jumlah besar sehingga jumlah kerugian negara pun akan besar apabila tidak tertangkap OTT.

Contoh lain, kata Mahfud, dalam kasus jual beli jabatan mungkin yang tampak hanya Rp60 juta saat OTT, tetapi jumlah tersebut dikali banyaknya jabatan dalam pemerintahan yang ada jumlahnya pun besar. “Oleh karena itu, menurut saya teruskanlah KPK menangkap yang OTT, meskipun kita memaklumi sampai 17 April yang tidak OTT mungkin ditangguhkan,” kata Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) itu.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan kasus dugaan korupsi distribusi pupuk kepada aparat penegak hukum.”Ya memang itu kita serahkan ke KPK saja, karena memang juga pupuk itu sebenarnya ketinggian dibandingkan luas sawah yang ada,” kata Kalla ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

Menurut Kalla, subsidi yang diberikan bagi pupuk berjumlah sekitar Rp30 triliun pertahun. Selain itu menurutnya, untuk membuat lahan sawah produktif cukup diberikan 250 kilogram per hektare-nya. “Kita pakai 400 (kilogram). Apa benar dipakai 400, jadi pertanyaannya,” ungkap Kalla.

Ia menilai perlu penghitungan ulang jumlah pupuk yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sawah. Ini juga penting. Dan bisa menjadi dasar bagi KPK untuk menelusurinya. Ya silahkan saja, itu sudah bagian dari pekerjaan KPK, timpalnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menemukan barang bukti uang berjumlah kecil, tetapi kerugian negara yang diselamatkan dapat mencapai miliaran rupiah. Apa yang dilakukan komisi antirasuah ini menjadi tolak ukur, bahwa korupsi memang sudah mengakar di Indonesia.

“Kadang kala orang melecehkan KPK karena melakukan OTT dengan uang hanya Rp100 juta, Rp200 juta, recehan begitu padahal sebenarnya kalau OTT itu yang diselamatkan uang bisa puluhan miliar,” terang Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD usai seminar melawan hoaks di Balai Kartini, Jakarta, kemarin (28/3).

Ia mencontohkan, saat terdapat orang yang tertangkap dalam OTT dengan barang bukti uang sebesar Rp100 juta, dalam persidangan diketahui uang yang dijanjikan lebih besar. Dalam kasus korupsi izin ekspor impor, misalnya, yang dijanjikan mungkin hanya ribuan rupiah, tetapi dikali jumlah barang yang diekspor/impor dalam jumlah besar sehingga jumlah kerugian negara pun akan besar apabila tidak tertangkap OTT.

Contoh lain, kata Mahfud, dalam kasus jual beli jabatan mungkin yang tampak hanya Rp60 juta saat OTT, tetapi jumlah tersebut dikali banyaknya jabatan dalam pemerintahan yang ada jumlahnya pun besar. “Oleh karena itu, menurut saya teruskanlah KPK menangkap yang OTT, meskipun kita memaklumi sampai 17 April yang tidak OTT mungkin ditangguhkan,” kata Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) itu.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan kasus dugaan korupsi distribusi pupuk kepada aparat penegak hukum.”Ya memang itu kita serahkan ke KPK saja, karena memang juga pupuk itu sebenarnya ketinggian dibandingkan luas sawah yang ada,” kata Kalla ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

Menurut Kalla, subsidi yang diberikan bagi pupuk berjumlah sekitar Rp30 triliun pertahun. Selain itu menurutnya, untuk membuat lahan sawah produktif cukup diberikan 250 kilogram per hektare-nya. “Kita pakai 400 (kilogram). Apa benar dipakai 400, jadi pertanyaannya,” ungkap Kalla.

Ia menilai perlu penghitungan ulang jumlah pupuk yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sawah. Ini juga penting. Dan bisa menjadi dasar bagi KPK untuk menelusurinya. Ya silahkan saja, itu sudah bagian dari pekerjaan KPK, timpalnya.

Sementara itu KPK resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka kasus dugaan suap kerja sama pengangkutan bidang pelayaran.

Anggota Fraksi Golkar itu diduga berstatus sebagai penerima suap. Pastinya, ia tak sendiri. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya juga menetapkan dua tersangka lain dari pihak swasta. Yaitu, Indung dari PT Inersia (penerima suap), dan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasty sang pemberi. (smol)

Comment

Berita Lainnya