by

KPK Mengeksekusi Agung Di Rutan Metro

BANDAR LAMPUNG-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi atau memindahkan lokasi penahanan terpidana atas nama Agung Ilmu Mangkunegara terkait kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Agung sebelumnya diketahui merupakan mantan Bupati Lampung Utara, Provinsi Lampung.

loading...

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan mengatakan bahwa yang bersangkutan (Agung Ilmu Mangkunegara) telah dieksekusi ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas IA Kota Metro Bandarlampung berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Jaksa Eksekusi KPK Leo Sukoto Manalu telah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Tjk tanggal 2 Juli 2020 atas nama Agung Ilmu Mangkunegara (mantan Bupati Lampung Utara) dengan cara memasukkan ke Rutan Klas IA Bandarlampung,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Dengan demikian, Agung akan menjalani hukuman pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan setelah terbukti bersalah dalam perkara penerimaan “commitment fee” proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara.

“Sebelumnya terpidana (Agung Ilmu Mangkunegara) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp750 juta subsider 8 bulan kurungan,” kata Ali.

Majelis Hakim sebelumnya juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Agung membayar uang pengganti sejumlah Rp74.634.866.000 dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dikembalikan oleh yang bersangkutan dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.

“Jika tidak membayar, harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana Agung Ilmu Mangkunegara tidak mempunyai harta benda yang mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” jelasnya.

Sementara dalam waktu yang bersamaan, Jaksa Eksekusi KPK hari ini juga mengeksekusi Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara Wan Hendri ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Bandarlampung berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk tanggal 2 Juli 2020 dengan cara memasukkan ke Lapas Klas IA Bandarlampung untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” terangnya.

“Terpidana Wan Hendri dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut serta dijatuhi pidana badan selama 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp60 juta.

Mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Syahbuddin juga dilaksanakan eksekusi pidana badannya berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 7 /Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk tanggal 2 Juli 2020 dengan cara memasukkannya ke Lapas Klas IA Kota Metro Bandarlampung untuk menjalani pidana penjara 5 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.

Terpidana Syahbuddin dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan dijatuhi pidana selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp2.382.403.500 dikurangi dengan sejumlah uang yang telah disita dan dikembalikan oleh Syahbuddin.

KPK juga mengeksekusi Raden Syahril (orang kepercayaan Agung) ke Lapas Klas IA Bandarlampung untuk menjalani pidana penjara 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk tanggal 2 Juli 2020.

Terpidana Raden Syahril dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut serta dijatuhi pidana badan selama 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 1 bulan kurungan.(rri/smol)

Comment

Berita Lainnya