oleh

KPK Perlu Turun di Pilgub Lampung

Sinarmerdeka.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu turun tangan untuk memonitor aktivitas kandidat calon gubernur (cagub) Lampung sejak dini. Hal ini dalam rangka mendorong transparansi dana politik para kandidat. Selain itu, menjadi langkah preventif bagi KPK untuk mencegah politik transaksional yang bisa merugikan negara.

Sekretaris Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Lampung Darmawan Purba mengatakan, campur tangan KPK juga menjadi kerangka untuk meyakinkan bahwa Pilgub Lampung bebas dari kepentingan yang sangat transaksional. Caranya, KPK menggunakan teknologi yang mengontrol kandidat yang sudah mendeklarasikan diri sebagai cagub.

loading...

’’Jadi, KPK monitoring sedini mungkin sebelum mereka menjadi calon gubernur. Bahkan sebelum menjadi kepala daerah. Ini merupakan upaya preventif. Dengan demikian, para kandidat ini akan berkampanye sesuai kemampuannya. Mantap itu kalau KPK memonitor,” ujar Darma –sapaan akrabnya– kepada Radar Lampung kemarin (23/5).

Yang menjadi pengawasan KPK di antaranya aktivitas politik. ’’Ini kerjanya lebih efektif, dari awal sudah disterilisasi. Jadi kpk nggak sibuk menangkap, memenjarakan, sampai kasih makan orang di penjara pakai anggaran negara,” katanya.

Untuk mendorong transparansi, perlu ada modifikasi undang-undang dan aturan-aturan hukum pendukungnya. Sebab, saat ini ada kekosongan hukum yang mengatur soal transparansi dana cagub. Di mana, peraturan KPU hanya mengatur cagub untuk melaporkan dana kampanye. Sedangkan, aktivitas cagub yang menggunakan cost politics tidak hanya pada masa kampanye.

’’Modifikasi aturan juga seperti meregistrasi kegiatan-kegiatan kandidat sebelum ditetapkan sebagai calon atau bakal calon. Karena kan posisi hari ini, mereka yang sudah mendeklarasikan diri sebagai gubernur, belum calon dan bakal calon,” ujarnya.

Selanjutnya, kelompok masyarakat juga harus mendesak cagub untuk berani transparan. Jadi, ada desakan publik bagi cagub untuk membuat portal arus keluar-masuk dana yang bisa diakses secara online di internet. Sebab, masyarakat butuh kandidat yang terbuka. Jika tidak, tegasnya, malah akan menimbulkan petaka. ’’Berarti ada yang disembunyikan dan dikompromikan,” sambungnya.

Kemudian, partai politik (parpol) sebagai pilar demokrasi juga harus berbenah. Di mana, kepentingan elite parpol harus menjadi kepentingan publik juga. Sehingga, parpol tidak lagi hidup berdasarkan agenda politik yang sarat transaksional dan tidak mendorong transparansi dana cagub. Yang terpenting, kata dia, kandidat juga harus percaya diri dan terbuka terkait dananya.

Sebelumnya, dukungan transparansi dana pencalonan pilgub juga datang dari penyelenggara pilgub, yakni KPU dan Bawaslu. Keterbukaan sumber dana para kandidat cagub dinilai akan sangat memengaruhi kualitas yang dihasilkan dari gelaran pilgub itu sendiri. Meski belum ada ketentuan yang mengatur soal keterbukaan sumber dana sosialisasi kandidat, pihak penyelenggara mendorong para kanddidat yang akan memperebutkan kursi BE 1 bisa transparan soal anggaran yang didapat.

Komisioner Bawaslu Lampung Ali Sidik mengatakan, sebagai kandidat yang bersih dan dipilih sesuai pilihan rakyat, seharusnya cagub mengungkap sumber dananya tersebut. Hal ini juga sebagai bentuk keseriusan baginya untuk menjadi pemimpin yang amanah dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

’’Sebenarnya transparansi anggaran ini juga salah satu proses akunting yang dilakukan mereka yang mau menjadi kandidat. Seharusnya mereka terbuka dari awal sehingga itu bisa jadi dasar bagi pemilih untuk menentukan sikap,” kata Ali.

Senada, Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih mengatakan, walaupun belum ada ketentuan yang mengharuskan kandidat mengungkap sumber dananya, transparansi anggaran sejak dini tersebut untuk pendidikan politik dalam mencerdaskan dan membangun good governance.

’’Masyarakat boleh mendapat informasi tentang anggaran yang dipergunakan. Memang tidak ada aturannya, tetapi bagus juga kalau ditransparansikan. Hal itu diatur, tetapi pada masa kampanye, tentang pembatasan dana kampanye,” ujarnya. (rdl/simer)

Komentar

Berita Lainnya