Lapor Kapolri, Anjas Putra: Saya Dikriminalisasi!

DITUDING MELANGGAR ILEGAL AGRO

JAKARTA – Kapolri Jenderal Idham Azis tidak bisa berdiam diri. Langkah aktif untuk membenahi jajarannya harus segera dilakukan. Ini didorong dengan banyak kasus yang diduga melibatkan oknum polisi dalam upaya mengkriminalisasi pengusaha. Ini diungkapkan Direktur PT. Andalanutama Dinamis Karya Anjas Putra.

BACA JUGA: 2 Anggotanya Dilaporkan, Direskrimsus Polda Bengkulu Menyusul

”Saya telah dikriminalisasi. Saya mungkin dianggap bodoh sehingga dengan mudahnya Polda Bengkulu menetapkan saya sebagai Tersangka. Meski mungkin dianggap bodoh. Tentu saja, saya tetaplah memahami bahwa kebun kelapa sawit yang sudah saya beli dari M. Yunus melalui penebusan hutang macetnya di Bank Mandiri adalah sah milik saya,” ungkap Anjas Putra seperti dikutip Kantor Berita Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (12/1).

Anjas secara tegas mengaku tidak pernah mencuri atau merampas kebun dari tangan M. Yunus yang ternyata kemudian malah menggugat dirinya ke Pengadilan dan melaporkannya ke Polda Bengkulu. ”Saya secara sah membeli tanah kebun yang awalnya berantakan itu. Dan bukan saya yang memulai membuka lahan dan menanam kelapa sawitnya,” ungkapnya.

Anjas di kebun yang dibeli oleh pihak perusahaannya. (Foto: Dok Pribadi)

Pernyataan Anjas ini pun terkait upaya pra adjudikasi yang dilakukan PT. Andalanutama Dinamis Karya, sebagai wujud keresahan pengusaha terhadap dugaan kriminalisasi yang telah dilakukan oleh oknum-oknum Polda Bengkulu.  Langkah ini pun sebagai upaya perjuangan Anjas yang telah ditetapkan sebagai tersangka, setelah dituding menjadi pria yang dituding sebagai pelaku ilegal agro. Bahkan diperkarakan lantaran dituding sebagai penanaman dan panen secara ilegal di lahan yang telah ia beli dar M. Yunus.

”Saya membelinya dengan mengangsur secara berkala. Ini pun sesuai dengan surat perjanjian yang kami sepakati. Bagaimana saya berani mengambil apalagi mencuri. Setelah kami mengeluarkan uang. Ini yang tidak masuk akal,” jelasnya.

Dalam banyak kesempatan, sambung Anjas, oknum-oknum Polisi selalu mengatakan bahwa kebun tersebut masih milik M. Yunus dengan alasan mereka itu pembayaran kebun belum lunas. ”Aneh, oknum-oknum Polisi itu seperti tidak paham peristiwa hukum. Contoh saja, jika seseorang membeli mobil secara kredit maka mobilnya dibawa dan dipakai oleh krediturnya dan bukan oleh debitur atau dealer penjualnya,” urai Anjas.

BACA JUGA: Akhirnya Pengusaha Sawit Bengkulu Lapor Kapolri

Kejanggalan ini, tentu menjadi poin penting bagi Kapolri Idham Azis dalam melihat peristiwa yang terjadi secara konstruktif dan adil secara hukum.”Dunia dibalik-balik oleh oknum-oknum Polda Bengkulu itu.  Saya yang membeli tanah kebun tersebut dan menolong M. Yunus dari persoalan kredit macetnya di Bank Mandiri, ujungnya saya yang ditetapkan jadi Tersangka karena memanen kelapa sawit dari kebun berizin resmi yang sudah saya beli secara sah dan angsuran dari M. Yunus,” terang Anjas.

Ia sangat yakin, jika tanah kebun tersebut tidak berizin dan tanpa bukti alas hak berupa SHGU maka dipastikan didinya tidak bersedia membelinya.  ”Ketika saya memanen kelapa sawit dari kebun yang sudah saya beli secara sah tersebut dan hasil panennya kemudian disita  dan dijual oleh oknum-oknum Polisi lalu saya ditetapkan sebagai Tersangka karena dituduhkan telah melakukan illegal agro, itu namanya dunia terbalik-balik,” keluh Anjas.

Lalu, lanjut Anjas, logika waras dan logika hukumnya ada di mana, ketika Pembeli dengan ikhtikad baik kemudian digugat oleh Penjual yang terlilit hutang di Bank Mandiri?. ”Logika sehat dan logika hukumnya berada di mana? ketika saya selaku pembeli yang sudah membayar dan mengurus kebun tersebut kemudian dilaporkan ke Polri oleh Penjual dan dengan mencari-cari pasal maka dengan mudahnya oknum-oknum Polisi di Polda Bengkulu menetapkan sebagai Tersangka?” imbuhnya.

Dia mengaku PT. Andalanutama Dinamis sudah berusaha mencari keadilan dan perlindungan hukum ke Polsek Napal Putih, ke Polres Arga Makmur, bahkan ke Polda Bengkulu.  Tapi semuanya kandas tak berbekas. ”Laporan kami tidak satupun ditanggapi.  Dan Penjual kebun tersebut selama berbulan-bulan dengan seenaknya memanen buah kelapa sawit dari tanah kebun yang sudah dijualnya kepada kami,” ungkapnya.

BACA JUGA: Negara Beri Peluang Investasi, Tapi Pengusaha Sawit Dikriminalisasi

Sementara itu, Robinson Pakpahan dari Law Firm SAC and Partner menegaskan upaya kriminalisasi dari oknum-oknum polisi dari Polda Bengkulu telah melanggar aturan. ”Ingat ada ketentuan untuk suatu proses peradilan, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 1956,” ungkapnya seraya menunjukan beberapa surat kepemilikan dan keabsahan kepemilikan surat.

Terkiat lahan atau tanah kebun yang menjadi objek perkara, hingga detik ini masih dalam upaya kasasi oleh penjual dalam hal ini M. Yunus, karena gugatannya tidak dikabulkan atau ditolak terjair petitum pembatalan perjanjian jual beli tanah kebun tersebut. ”Di sini sudah jelas ya, dasarnya karena ada kasasi,” terangnya.

Ditambahkannya, dengan mengkriminalisasi Anjas selaku Direktur PT. Andalanutama Dinamis Karya yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi merupakan tindakan yang sudah melampaui batas hukum.

”Ini sudah terlalu jauh. Kami menduga ada yang ikut bermain di dalam lingkup hukum perdata antara pembeli dan penjual tanah kebun tersebut, dan tampak dengan sekuat daya telah melakukan kriminalisasi dengan maksud dan tujuan agar penjuala atau pelapor M. Yunus dapat memiliki lagi tanah kebun yang terbukti sah sudah dialihkan atau dijual kepada pembeli yang dengan cara kriminalisasi telah dijadikan tersangka,” urai Robinson.

Sangat tidak logis lanjut Robinson, yang membeli, lalu membayar tanah kebun dengan nilai yang disepakati, lalu yang memelihara dan memupuk kebun, lalu diarahkan menjadi tersangka. ”Anda bisa bayangkan dari rangkaian kasus ini. Dari membeli sampai mengurusi fisik kebun sampai kebun hingga menghasilkan tandan buah segar, kemudian justru digugat kemudian dijadikan tersangka oleh polisi. Apakah ini relevan, setelah ada putusan pengadilan sebagai dasarnya,” turur Robinson. (fin/rio)

33 Views