by

LIBUR, PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK HARUS JALAN!

Boleh Memilih Pakai Suket. Keputusan MK Sejalan KPU

SINARMERDEKA.ID – Mendekati hari H Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seperti dikejar target. Sampai-sampai harus mengeluarkan warning agar unit pelayanan administrasi kependudukan di daerah tetap melakukan pelayanan perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan layanan surat keterangan (suket) bagi yang telah melakukan perekaman, pada hari libur.

loading...

Ya langkah ini harus dijalankan, merespons putusan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (28/7) terkait syarat wajib pemilih. Bahkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, pemerintah daerah harus mendukung upaya ini.

“MK sudah menyatakan selain KTP-el, masyarakat dapat menggunakan surat keterangan perekaman KTP-el untuk memilih. Tidak bisa kita abaikan ini. Semua komponen di daerah harus mendukung, kita tak ingin juga upaya yang sudah dilaksanakan menuai kritik,” tegasnya, kemarin (29/3).

Bagi Zudan, putusan MK tersebut sangat adil dan progresif. Sebab, keputusan itu mendorong terwujudnya ketunggalan data penduduk sehingga sesuai dengan semangat untuk mewujudkan Single Identity Number (SIN) dan semangat tertib administrasi kependudukan.

Dengan putusan ini diharapkan masyarakat yang belum merekam mau pro aktif datang ke Dinas Dukcapil. Saat ini 98 persen wajib KTP-el sudah merekam, hanya tersisa dua persen yang belum merekam. “Begini ya, itu kan jumlah yang dua persen ini yang wajib melakukan perekaman agar bisa mencoblos. Bila masyarakat ini merekam, pasti suket diterbitkan, dalam hal KTP-el sudah status print ready record, maka KTP-el langsung dicetak,” timpalnya.

Pada kondisi saat ini, Dukcapil, lanjut dia, harus akan lebih pro aktif melakukan jemput bola. Aksi jemput bola itu dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang memiliki kesulitan akses pada kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP-el.

Masyarakat juga diminta pro aktif melakukan perekaman KTP-el. Karena, putusan MK itu bersifat final dan mengikat, mengikat masyarakat, mengikat penyelenggara pemilu, juga termasuk mengikat Dukcapil. Masyarakat harus juga punya kesadaran untuk pro aktif mendatangi Dinas Dukcapil melakukan perekaman.

“Saya sudah menandatangani surat edaran yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota agar mengatur proses pelayanan di hari libur dengan segera, sehingga masyarakat dapat langsung terlayani,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait berbagai hal mengenai penyelenggaraan pemilihan umum. “Saya apresiasi apa yang diputuskan MK. Ada beberapa hal yang selama ini secara teknis bisa menjadi kendala dalam melaksanakan pemilu, kini terbuka untuk diperbolehkan,” kata Arief Budiman.

Pertama, kata Arief, MK memperbolehkan pemilih menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan (suket) perekaman KTP elektronik. “Sebetulnya KPU dalam peraturannya telah mengakomodasi penggunaan suket. Putusan MK itu, ya menegaskan aturan KPU,” terangnya.

MK juga memutuskan bahwa penghitungan suara pemilu di TPS dapat diperpanjang 12 jam setelah hari pencoblosan berakhir. “Ini menegaskan bahwa penghitungan suara tidak ada problem,” ujar Arief.

Kemudian MK dalam putusannya memberikan ruang bagi KPU untuk memproduksi logistik tambahan bagi daftar pemilih tambahan (DPTb). Dia mencontohkan jika jumlah DPTb di suatu wilayah mencapai batas tertentu, maka dimungkinkan bagi KPU membuat TPS tambahan.

MK juga memperpanjang batas waktu bagi pemilih yang hendak pindah TPS dari sebelumnya maksimum 30 hari sebelum pencoblosan menjadi H-7 pencoblosan. Pemilih pindah TPS ini khusus bagi mereka yang dalam kondisi tertentu seperti sedang bertugas, sakit, hingga sedang menjalankan masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. “Putusan MK merupakan produk hukum yang langsung berlaku ketika diputuskan,” pungkasnya. (khf/ful/fin)

Comment

Berita Lainnya