oleh

Pemilih Belum Punya E-KTP

Sinarmerdeka.id – Data pemilih dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 27 Juni 2018 masih menjadi hal krusial. Utamanya terkait kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (E-ktp). Sejauh ini, sekitar 1,5 juta pemilih dalam pilgub wajib memiliki E-KTP tersebut.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Nanang Trenggono mengaku mendapatkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat bahwa masih ada 1,5 juta penduduk yang belum memiliki E-KTP.

loading...

”Kalau rencana kami, Juli akan perdalam betul itu dengan Disdukcapil seluruh kabupaten/kota supaya berjalan dengan baik. Jadi, nggak ada persoalan lagi karena krusialnya. Target kita, data pemilih pada 2018 harus klir, setidaknya mendekati seratus persen lah,” kata Nanang dalam rapat kerja di Komisi I DPRD Lampung, kemarin.

Dengan rampungnya masalah data pemilih pada Pilgub Lampung 2018, maka pada Pemilu Presiden dan Legislatif serentak pada 2019, tidak ada persoalan akurasi pemilih lagi. ”Kan semua harus dirancang dengan strategis, nggak asal mengikuti tahapan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih menambahkan, data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) akan diserahkan secara nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU RI. Setelah itu baru sinkronisasi dp4 dengan daftar pemiliha (DPT) terakhir.

Handi mengatakan, sangat memungkinkan terjadi permasalahan dalam pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Karena itu, operator akan melakukan pemilahan data pemilih ganda. Dia mencontohkan, pada Pemilihan Wali Kota Bandarlampung 2015, administrasi kependudukan belum rapi.

Secara teknis, Sistem Data Pemilih (Sidalih) KPU RI juga memang sangat ketat, rigid, dan detil.

”Selisih satu huruf saja terlihat. Misalnya, nama Ririn saat dicoklit, ada yang pakai huruf R dua (RR) dan R satu (R), maka dianggap dua orang. Di Bandarlampung, operator bisa mendeteksi pemilih ganda. Yaitu kalau nama ganda, tapi nik dan alamat sama, itu bisa langsung dicoret. Itu pemilih ganda tipe satu,” ucapnya.

Karena itu, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dituntut kerja ekstra teliti dan disiplin untuk mengisi pemutakhiran data. Yakni dengan mendatangi pemilih dan mencocokkan identitasnya. Karena kemungkinan data yang dibawa PPDP, namanya belum sama dengan yang tertera di E-KTP.

”Pekerjaan yang detil seperti ini sudah dilakukan PPDP. Tapi masalahnya, kadang pemilih nggak punya E-KTP. Makanya, ada 1,5 juta penduduk di Lampung yang berkategori seperti itu,” kata Handi. Dia berharap, Disdukcapil menggunakan kewenangannya, dimana oang yang memenuhi syarat memilih untuk mendapatkan E-KTP.

Sementara, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Nazarudin Togakratu mengatakan, permasalahan DPT seringkali berasal dari tata aturannya.

Dia mencontohkan pada Pemilihan Bupati Lampung Barat (Lambar) 2017. Dimana, dengan jumlah lebih dari 400 pemilih dalam satu tempat pemungutan suara (TPS), seharusnya dibutuhkan dua PPDP. Tapi, KPU Lambar hanya menempatkan satu PPDP dalam TPS di atas 400 pemilih.

Problem utama lainnya, kata Nazar—sapaan akrabnya, panitia pemungutan suara (PPS) di kelurahan/desa/pekon bekerja luar biasa dalam pendataan mata pilih sampai menginput data. Sementara, honor mereka hanya Rp450 ribu per bulan. ”Nggak mungkin mereka kerja maksimal,” kata Nazar dalam rapat kerja di Komisi I.

Selain itu, petugas di Lampung juga bekerja dengan sistem ’kejar tayang’ sehingga menimbulkan risiko permasalahan DPT. Dimana, masa coklit untuk menginput dan mengunggah data hanya sepekan. ”Belum lagi problem internet. Di Lampung, luar biasa masalahnya,” ungkapnya.

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah menambahkan, lembaganya merekomendasikan jika lebih dari satu PPDP jika satu TPS berjumlah di atas 400 pemilih. Pada pilbup lalu, Bawaslu merekomendasikan hal tersebut kepada KPU Lambar dan Tulangbawang Barat.

”Namun hanya kpu Tulangbawang Barat yang melaksanakan. Kami ingin di pilgub nanti, catatan pemutakhiran dari sisi penyelenggara bisa diperbaiki. Karena bukan hanya soal E-KTP, tapi hasil coklit juga nggak sesuai,” ucapnya. (rdl/simer)

Komentar

Berita Lainnya