Pemkab Lambar helat workshop Tata kelola keuangan desa harus jelas,

SINARMERDEKA.ID.LAMPUNGBARAT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) gelar workshop hasil evaluasi implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam tata kelola keuangan desa.

Kegiatan dibuka Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Lambar, Wasisno Sembiring di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Alimuddin Umar (AU), Rabu (11/12).

Wasisno mengatakan, pentingnya akuntabilitas dalam keuangan desa dan peran BPKP yang lebih menekankan pada pencegahan. Dengan adanya dana desa, maka konsekuensinya adalah akuntabilitas.

“Perlu ada tertib administrasi keuangan desa. BPKP lebih fokus pada peran preventif agar tidak terjadi penyimpangan, mulai dari penguatan SDM, Sistem dan masukan terhadap regulasi agar tidak tumpang tindih hingga bimbingan dan konsultansi,” katanya.

Dikatakan Wasisno, peran DPR RI untuk mendorong optimalnya penggunaan dana desa melalui advokasi terhadap regulasi keuangan desa, utamanya dalam hal formulasi pembagian dana desa.

Terkait hal tersebut, tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa semakin besar. Untuk itu, kepala desa secara khusus dituntut untuk mampu bekerja sama dengan semua pihak dalam meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dalam peningkatan pembangunan desa untuk menyajikan laporan keuangan yang baik dan akuntabel secara tertib agar tidak tersangkut masalah hukum karena penyalahgunaan penggunaan keuangan desa.

Berkaitan dengan kebijakan dana desa yang digulirkan pemerintah saat ini sangat berdampak positif dalam rangka mendorong percepatan pembangunan yang ada di desa yang bertujuan juga untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. (182)

64 Views