oleh

Penduduk Lampung Masih Banyak Yang Belum Memiliki e-KTP

Sinarmerdeka.id, BANDARLAMPUNG – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) siap bertanggungjawab atas temuan 1,5 juta penduduk yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp). Dimana, pemilih dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 wajib memiliki e-KTP tersebut.

Kepala Disdukcapil Lampung Achmad Saefullah mengatakan, satuan kerjanya siap bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemutakhiran data pemilih. Yakni dengan memberikan data pemilih yang sudah melakukan perekaman e-ktp.

loading...

Kan ada suket (surat keterangan) sudah melakukan perekaman e-KTP. Jadi, selama memiliki suket, berarti dia terdata dan memiliki identitas. Nggak ada masalah,” kata Saefullah kepada Radar Lampung usai rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih semester satu tahun 2017 di aula KPU Lampung, kemarin.

Jika masih ada pemilih yang belum memiliki suket, tim Disdukcapil dan KPU akan ke lapangan dan mengimbau masyarakat agar memiliki identitas. ”Itu kerjasama kami. Jadi kalau ingin jadi pemilihm ya harus punya identitas,” ucapnya.

Selama sudah melakukan perekaman e-KTP, Saefullah memastikan tidak ada pemilih ganda. ”Karena (perekeman) itu sudah terjaring dengan server kita,” ucapnya.

Sementara, komisioner KPU Lampung yang membidangi pemutakhiran data pemilih, Handi Mulyaningsih, mengatakan, sebanyak 1,5 juta warga yang belum melakukan perekamane-KTP, akan diselesaikan oleh Disdukcapil pada tahun ini sebagai lembaga yang berwenang. KPU pun mempercayakan sepenuhnya komitmen Disdukcapil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

”Bagi kami, optimistis bahwa dpt (daftar pemilih tetap) Pilgub 2018 akan berkualitas,” kata Handi usai rapat koordinasi.

Handi menjelaskan, yang sekarang menjadi dasar KPU menghitung logistik dan dukungan calon dari jalur perseorangan adalah 6.100.000 pemilih. Tapi dalam proses pemutakhiran data, Disdukcapil melalui Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) ke kpu ri.

”Kami menunggu karena tahapan Peratuan KPU tentang tahapan dan jadwal belum (ada). Tapi di drafnya itu, pencocokan dan penelitian data pemilih pada Januari 2018. Sehingga kami mereka-reka, paling tidak pada September-November 2017, Kemendagri sudah menyerahkan dp4 ke kpu ri,” ucapnya.

Sementara, dalam rapat koordinasi kemarin, kpu Lampung dan KPU 15 kabupaten/kota menjelaskan tentang pemutakhiran data untuk Pilgub 2018. KPU juga memaparkan tentang mekanisme pemutakhiran data pemilih sejumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2016 dan 2017.

”Kami memaparkan persoalan yang muncul saat pemutakhiran data seperti apa. Dan pada prinsipnya, Disdukcapil 15 kabupaten/kota dan Disdukcapil provinsi mengapresiasi kpu dan sebaliknya. Kami apresiasi Disdukcapil yang sama-sama berkomitmen untuk bekerja bersama dalam konteks untuk mendapatkan dpt yang berkualitas,” kata dosen Sosiologi FISIP Universitas Lampung ini.

Rapat kemarin juga akan ditindaklanjuti dengan koordinasi lebih intensif antara kpu dan Disdukcapil di masing-masing kabupaten/kota. Handi berharap, sebelum  tahapan pemutakhiran data untuk pilgub, persoalan masih banyak warga yang belum ber-KTP elektronik bisa diselesaikan oleh Disdukcapil.

Demikian juga apabila ada persoalan perbatasan kabupaten agar selesai sebelum pemutakhiran data pilgub rampung. Kemudian jika ada pemekaran kecamatan atau kelurahan/desa/pekon, juga segera dilakukan penataan administrasi kependudukan.

Termasuk persoalan pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, dan alih status, KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan Disdukcapil agar terdeteksi jumlah dan by name. Kemudian, bagaimana mekanisme pendataan dan kemudian penyelesaiannya. ”Itu juga termasuk yang harus dikorodinasikan antara kpu dan Disdukcapil,” pungkasnya. (rdl/simer)

Komentar

Berita Lainnya