oleh

Riwayat Transaksi Pelaku Dilakukan di Jakarta

JAKARTA – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) kembali mempersoalkan dugaan skandal pembobolan dana yang diharapkan hingga kini. DPR dan aparat penegak hukum pun menegakkan atas kejahatan yang dilakukan oleh oknum bank internal.

”Bank BNI, Danamon termasuk OJK jangan pura pura tidak tahu. Dari tahun ke tahun masalah pembobolan tidak pernah selesai karena bank terkesan melakukan pembiaran,” tandas Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Arifin Nur Cahyono, Jumat (11/7).

loading...

Dalam kasus ini, sambung Arifin, KAKI menduga penegak hukum juga akan bingung. Karena kasus pembobolan dana selalu muncul. ”Tolong dicatat, dari dua kasus yang kami dapatkan ini, pihak bank nampak malas untuk melakukan investigasi dan lari dari tanggung jawab,” terang Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Arifin Nur Cahyono, Jumat (11/7).

Sampai saat ini, sambung dia, belum ada investigasi. ”Tiba-tiba mereka beranggapan bahwa itu adalah kesalahan nasabah. Padahal dari kronologi dan bukti bukti, sangat kuat mengarah ke oknum internal. terutama di kasus bank BNI dan Danamon,” jelasnya.

KAKI sendiri siap jika dipanggil DPR RI untuk menjelaskan semua. Terlebih lagi OJK sepertinya tidak perduli dengan marak nya kasus pembobolan dana nasabah.

Ditambahkannya, proses marketing kartu kredit yang semakin mudah dan cepat tanpa di barengi oleh edukasi kepada pemegang maupun yang menawarkan sangat rentan disalahgunakan.

”Pihak bank terkesan semangat saat menggampangkan saat menawarkan produknya konsumen dan lari saat ada masalah,” jelasnya.

Nah pada kasus BNI. Korban tidak pernah mendapat kartu atau tagihan apa pun. Tapi tapi tiba-tiba BI checkingnya ada di rate E3.

”Setelah ditelusuri ternyata ada yang menggunakan datanya dengan perubahan alamat rumah, email dan kantor sehingga tidak ada tagihan atau notifikasi dari bank. Bagaimana bisa pihak bank membuat kartu kredit tanpa persetujuan nasabah,” imbuhnya.

Sejarah transaksi melalui salah satu mal besar di Jakarta Pusat.

“Lalu kartunya di berikan kemana? siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan kartu tersebut. Kami yakin kalau mau ditelusuri pasti banyak yang belum terungkap, ”tandas Arifin.

Untuk kasus ke 2, kartu kredit pada bank Danamon belum di aktivasi. Tiba-tiba ada tagihan dari toko online.

”Bagaimana bisa kartu yang belum diaktivasi dimanfaatkan orang untuk bertransaksi. Lalu siapa yang punya wewenang untuk aktivasi? ” diungkapkannya.

Sementara itu, hingga berita ini dikeluarkan belum ada klarifikasi dari pihak BNI, Danamon juga OJK. (oke / beb)

Komentar

Berita Lainnya