oleh

RUU Minol Dibahas, Azis Syamsuddin Minta Informasi Disampaikan Secara Utuh

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Bidang Humas DPR mampu memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat terkait RUU Larangan Minuman Alkohol (Minol). Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap RUU tersebut.

”RUU dibahas untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya Minol. Maka perspektifnya itu dulu yang dikedepankan. Soal regulasi yang sudah disusun, tentunya mendukung implementasi RUU ini sendiri. Menyelamatkan generasi muda, ”terang Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11/2020).

loading...

Azis., Konsistensi memperjuangkan RUU Minuman Beralkohol yang telah diusulkan lintas fraksi tentu saja, pada sejumlah aspek.

Dari tujuan hingga pertimbangan pertimbangan dari sisi filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

”Tujuan bernegara melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan. Ketika mewujudkan masyarakat yang sehat dan bermartabat yaitu jelas, ada larangan untuk hal-hal yang bersifat mudarat, ”papar politisi Partai Golkar itu.

Dan ketika Berbicara soal yuridis, menurut Azis, berbagai peraturan-undangan telah membatasi penjualan dan peredaran minuman beralkohol.

”Realita hari ini yang kita dapatkan, peredaran minuman beralkohol yang bebas dijual dan dikonsumsi masyarakat bahkan remaja hingga anak-anak,” ungkapnya.

Sosiologis minuman beralkohol atau minuman keras lebih berdampak buruk baik bagi kesehatan maupun dampak sosial seperti kejahatan dan kriminalitas.

”Saya yakin semangatnya sama. Menyelamatkan generasi muda. RUU minol berfungsi mempertegas aturan. Dan saya meminta pembahasan RUU Minol ini dapat melihat dan mempertimbangkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai Penanaman Modal, ”jelasnya.

Pada Paragraf 2 UU Cipta Kerja tentang Penanaman Modal yang mengubah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan Pemerintah Pusat.

”Ketentuan itu pada Pasal 12 dimana di pasal 2 UU Cipta Kerja. Bahwa jelas menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah NKRI, ”tegas Azis Syamsuddin. (ful / Oi!)

Komentar

Berita Lainnya