oleh

AS Sudah Sepakat Soal Divestasi Freeport

Sinarmerdeka.id – Amerika Serikat akhirnya memberi sinyal positif untuk menyelesaikan polemik kasus kerja sama kontrak PT Freeport dengan Indonesia.

Segala persyaratan yang diajukan pemerintah Indonesia dikabarkan sudah disepakati. Hal itu diungkapkan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan saat menghadiri Rakornas Maritim di TMII, Jakarta.

loading...

Luhut menyebut CEO Freeport McMoRan Inc. Richard C. Adkerson datang ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia menduga mungkin kedatangan Adkerson akan melanjutkan permbicaraan dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

“Semua sudah beres, sepertinya sudah disetujui. Pak Jonan melaporkan bahwa masalah (divestasi) 51 persen sudah, masalah smelter sudah, lalu tiap enam bulan akan dievaluasi,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Jumat (12/5).

Dia mengatakan, jika progress divestasi itu berjalan, maka AS tetap diberikan izin ekspor. Sebaliknya, jika progress pembangunan smelter tidak sesuai dengan target maka izin ekspor akan diberhentikan.

“Jika tak ada progress yang dibuat ya diberhentikan (izin ekspornya). Jadi izin ekspor ini dikaitkan dengan pembangunan smelternya,” tegasnya.

Dia menambahkan sudah menjelaskan hal ini kepada Menteri Perdaganngan Amerika Serikat bulan lalu saat berkunjung ke negara tersebut. “Ini kan kontrak sudah selesai. Jadi kalau selesai, analogi ya, kau nyewa rumah saya 25 tahun selesai kontrakmu 50 tahun, kalau saya tidak mau perpanjang, boleh kan?,” tukasnya.

Namun Indonesia tetap memerpanjang kontrak asalkan AS harus mau mematuhi ketentuan. Bukan justru sebaliknya, Indonesia yang mematuhi permintaan AS. “Dia (AS) harus divest sahamnya, Indonesia punya 51 persen, kemudian AS harus bangun smelter,” ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 1 tahun 2017 kontrak karya diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sedangkan PT Freeport tetap bersikeras mengikuti Kontrak Karya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

IUPK berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, maksimal sebanyak dua kali. Aturan lainnya yaitu setiap perusahaan tambang juga wajib melakukan divestasi hingga 51% secara bertahap selama sepuluh tahun. Namun aturan ini tidak disepakati PT Freeport dan mengancam akan membawa hal ini ke arbitrase internasional. Kasus ini sempat menjadi polemik antara kedua negara. (jwp/simer)

Komentar

Berita Lainnya